KOPERASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi” Didalam pendirian koperasi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan koperasi yakni :

  • Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
  • Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf A adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum
  • Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
  • Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
  • Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Persiapan pendirian koperasi

Para pendiri koperasi diharapkan memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi dengan meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM atau lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi.

Setelah di bentuknya persiapan pembentukan koperasi , dilaksanakan rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Di dalam rapat tersebut tersusunlah Konsep Anggaran Dasar koperasi lalu diajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan :

  • nama dan tempat kedudukan,
  • landasan,
  • asas ,
  • maksud dan tujuan,
  • kegiatan usaha,
  • dasar penentuan jenis koperasi,
  • keanggotaan,
  • perangkat koperasi (rapat Anggota, pengurus, pengawas, ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pembubaran dan penyelesaian, jangka waktu berdirinya koperasi, sanksi-sanksi, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, penutup),
  • pembentukan pengurus dan pengawas,
  • neraca awal koperasi,
  • rencana kegiatan usaha,
  • pengesahan badan hukum.
  • Penutup.

Setelah itu langkah yang harus diambil oleh para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :

  • Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai),
  • Berita acara rapat pendirian koperasi,
  • Surat undangan rapat pembentukan koperasi,
  • Daftar hadir rapat,
  • Daftar alamat lengkap pendiri koperasi,
  • Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup),
  • Rencana awal kegiatan usaha koperasi,
  • Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
  • Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
  • Mengisi formulir isian data koperasi.
  • Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
  1. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  2. Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketetntuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
  3. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi (tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,ketertiban umum dan kesusilaan).
  4. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
  5. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
  6. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia
  7. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000.
  8. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
  9. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
  10. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
  11. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia.

Undang-undang mengenai koperasi :

  1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen ialah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi.
  2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012(undang-undang terbaru) mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi.

Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas,

Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikan Modal Koperasi.

Neraca
Adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan. Pencatatan neraca disajikan dalam bentuk skontro atau bentuk stafel.Namun pada umumnya neraca disusun dalam bentuk skontro, karena dapat ditampilkan dua periode berturut-turut untuk mengetahui perkembangan perusahaan (koperasi) yang bersangkutan. Dalam neraca dicantumkan jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan persusahan (koperasi) tersebut.
Ada tiga komponen penting dalam neraca koperasi yaitu:
1. Harta, (pengalokasian dana yang dikuasai oleh koperasi yang meliputi pos harta lancar, harta tetap, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang).
2. Hutang, adalah sejumlah dana yang dikuasai koperasi yang bersumber dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kelompok ini juga termasuk dana yang berasal dari anggota seperti tabungan anggota.
3. Ekuitas/Kekayaan Bersih, yaitu sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang benar-benar milik koperasi. Modal dipupuk dan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi, dan modal penyertaan dari pihak luar.

http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/06/analisis-undang-undang-no-17-tahun-2012.html

http://www.koperasiukm.com/tag/cara-mendirikan-koperasi

http://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/akuntansi-koperasi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s