TUGAS 2 AKUNTANSI INTERNASIONAL

Harmonisasi Akuntansi Internasional

Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam.

Harmonisasi akuntansi internasional saat ini merupakan salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan mereka yang menyusun atau menggunakan laporan keuangan.

Istilah harmonisasi dan standarisasi seolah-olah memiliki arti yang sama. Secara umum, standarisasi berarti penetapan sekelompok aturan yang kaku dan sempit bahkan mungkin penerapan satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, dan oleh karenanya lebih sukar untuk diimplementasikan secara internasional.

Sedangkan Harmonisasi lebih fleksibel dan terbuka, tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perbedaan dan telah mengalami kemajuan besar secara internasional dalam tahun-tahun terakhir.

Komparabilitas informasi keuangan merupakan konsep yang lebih jelas daripada harmonisasi. Informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, pengungkapan atau audit yang berbeda dapat dibandingkan jika memiliki kemiripan dalam cara dimana para pengguna laporan keuangan dapat membandingkannya (setidaknya dalam beberapa aspek) tanpa perlu membiasakan diri dengan lebih dari satu sistem. Harmonisasi akuntansi mencakup :

  1. Harmonisasi akan standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan,
  2. Harmonisasi akan pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek, dan
  3. Harmonisasi akan standar audit

 

Organisasi Internasional yang Mendorong Harmonisasi

Enam organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentuan standard akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional :

  1. Badan standard Akuntansi Internasional (IASB)
  2. Komisi Uni Eropa (EU)
  3. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO)
  4. Federasi Internasional Akuntan (IFAC)
  5. Kelompok kerja ahli antar pemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa atas standard Internasional Akuntansi dan Pelaporan, bagian dari konfrensi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam perdagangan dan pembangunan.
  6. Kelompok kerja dalam standard Akuntansi Organisasi kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (kelompok kerja OECD)

Yang juga penting adalah Federasi Internasional Bursa Efek (FIBV) organisasi perdagangan untuk pasar surat berharga dan derivatif yang teratur diseluruh dunia. Salah satu tujuan FIBV adalah untuk menetapkan standard harmonis untuk proses usaha dalam perdagangan surat berharga lintas batas, termasuk penawaran publik lintas batas.

Pendukung Harmonisasi Internasional

Para pendukung harmonisasi internasional mengatakan bahwa harmonisasi (bahkan standarisasi) memiliki banyak keuntungan. Sir Bryan Carsberg, mantan Sekretaris Jenderal IASC, menulis sekitar bulan September 2000 :

Pendekatan yang hati-hati untuk menganalisis keinginan akan harmonisasi internasional memperlihatkan bahwa biaya dan manfaat yang diperoleh berbeda-beda dari satu kasus ke kasus yang lain. Mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Ibu mungkin merasa beruntung bahwa Inggris menjadi bahasa kedua yang sangat banyak digunakan diseluruh dunia. Namun demikian, meskipun dapat dilakukan, kita tidak dapat memperoleh kesepakatan bahwa Inggris atau bahasa umum lainnya harus digunakan untuk menggantikan 6.800 bahasa atau lebih yang sekarang ini digunakan di dunia. Kita mengakui bahwa bahasa merupakan wahana budaya yang tak tergantikan dan bahwa penghapusan budaya yang berbeda akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam bidang sastra dan ekspresi budaya lainnya.

Bagaimana dengan harmonisasi perpajakan dan sistem jaminan sosial ? Kalangan usaha akan mengalami manfaat yang cukup besar dalam perencanaan, biaya sistem dan pelatihan, dan sebagainya dari harmonisasi. Namun kasus ini menunjukkan kepada kita kerugian harmonisasi yang lain.

Perpajakan dan sistem jaminan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap efisiensi ekonomi. Sistem yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda. Kemampuan untuk membandingkan cara kerja pendekatan yang berbeda di negara yang berbeda menyebabkan negara-negara mampu melakukan peningkatan sistem mereka masing-masing. Negara-negara saling berkompetisi dan kompetisi memaksa mereka untuk mengadopsi sistem yang efisien melalui beroperasinya semacam kekuatan pasar. Persetujuan atas sistem perpajakan yang satu akan menjadi seperti pendirian kartel dan akan menghilangkan manfaat yang akan diperoleh dari kompetisi antar negara.

Keuntungan Harmonisasi Internasional

  1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal.
  2. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik; portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.
  3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.
  4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard pat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

 

Perlunya Harmonisasi Standar Akuntansi Indonesia

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi international untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham dinegara ini atau sebaliknya. Namun demikian untuk mengadopsi standar international itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya baru harmonisasi dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Adopsi standar akuntansi international tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika terjadi jual beli saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan. Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau harmonisasi. Harmonisasi adalah kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi , sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah PSAK no 24, itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar berhubungan dengan imbalan kerja atau employee benefit. Bapepam telah memberikan sinyal kepada semua perusahaan go public tentang kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, Dalam pernyataannya Bapepam menjelaskan bahwa kerugian yang berkaitan dengan pasar modal yang masuk ke Indonesia, maupun perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan Asing akan kesulitan untuk menterjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standar nasional kita sebaliknya perusahaan Indonesia yang listing di Negara lain, juga cukup kesulitan untuk membadingkan laporan keuangan sesuai standar di Negara tersebut. Hal ini akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang dan tidak mengglobal.

Daftar Pustaka :

Choi. Frederick D. S. 2005. International Accounting : Akuntansi Internasional Buku 2-Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

http://adhebadriah.blogspot.co.id/2013/05/harmonisasi-akuntansi-internasional.html

http://hestibluggy.blogspot.co.id/2012/06/bab-8-harmonisasi-akuntansi.html

SISTEM AKUNTANSI BELANDA

Penerapan IFRS di Belanda

Belanda terletak di wilayah Eropa Barat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jerman, Selatan dengan Belgia dan untuk bagian utara dan barat dibatasi oleh Laut Utara. Belanda merupakan salah satu negara maju terkecil di dunia dengan bentuk Negara Monarki konstitusional. Belanda dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Masyarakat Belanda sangatlah multikultur, orang Belanda sangat terbiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang dari negara lain dari seluruh dunia. Budaya yang beragam menyebabkan Belanda menjadi negara pertemuan ilmu pengetahuan, ide-ide, dan budaya dari seluruh dunia. Di era globalisasi ini, bisnis didunia telah berkembang sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya pendatang-pendatang baru didalam dunia bisnis. Persaingan yang muncul antar perusahaan dirasa semakin ketat, dengan begitu kebutuhan akan informasi keuangan yang memiliki standar tinggi dalam kualitas pelaporannya, yang memiliki ketepatan waktu, keakuratan dan yang dapat diandalkan menjadi semakin tinggi diperlukan oleh setiap perusahaan bisnis. Pada 1 Januari 2005, ketika Uni Eropa mewajibkan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

Pelaksanaan Akuntansi

Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda merupakan negara hukum kode, akuntansi di Belanda berorientasi pada kewajaran penyajian.
Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam legislasi perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang perusahaan yang akan datang dalam Uni Eropa. DASB merupakan organisasi swasta yang didanai oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktifitasnya diatur oleh Foundation for Annual Reporting (FAR). Authority for the Financial Markets (AMF) Belanda mengawasi operasi bursa saham. Eterprise Chamber, sebuah dewan khusus yang berhubungan dengan High Court of Amsterdam, merupakan sebuah keistimewaan khusus dari sistem Belanda dalam melaksanakan kepatuhan persyaratan akuntansi. Audit merupakan sebuah profesi dengan aturan sendiri di Belanda. Dewan pengaturnya adalah Netherlands Institute of Registeraccountants(NIvRA), yang memiliki sekitar 14.000 anggota.

Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi :

  1. Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
  1. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
  2. Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
  3. Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
  4. Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

Laporan Kaeuangan

Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus disimpan di Belanda, tapi Inggris, Prancis, dan Jerman juga bisa memakainya, laporan keuangan harus meliputi hal-hal berikut:

  1. Laporan Neraca
  2. Laporan laba rugi
  3. Catatan
  4. Laporan direktur
  5. Informasi lain yang sudah ditentukan

Pengukuran Akuntansi

  1. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi
  2. Persediaan dinilai dengan FIFO, LIFO atau rata-rata
  3. Semua asset tidak berwujud memiliki usia terbatas.
  4. Biaya riset dan pengembangan hanya dikapitalisasi ketika jumlahnya bisa ditutup kembali.
  5. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensif.

sumber :

https://farahisna.wordpress.com/2015/04/06/ifrs-dalam-uni-eropa/

http://pandri-16.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-awal-berdiri-negara-belanda.html

 

Audit Petral ( Septiani Lestari, SS-UG , 4EB17 )

Petral merupakan anak usaha Pertamina yang  difungsikan untuk menjaga pasar minyak mentah dan produk turunannya. Tak hanya itu, Petral juga memperdagangkan minyak dan produk turunannya dari negara lain. Pasar utama  Petral  ada di Asia-Pasifik, AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lain. Pengumuman pembubaran Petral merupakan keputusan besar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bertahun-tahun perusahaan ini seolah tak bisa disentuh. Rencana pembubaran Petral sudah ramai digunjingkan sejak tahun 2012, kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun rencana pembubaran baru terlaksana di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1. Nama KAP : KAP KordaMentha

2. Jenis Audit yang dilakukan : Audit Forensik.
Audit forensik bisa didefinisikan sebagai Aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar ditetapkan oleh pengadilan dan hukum.

3. Prosedur audit forensik yang dilakukan :
A. Identifikasi masalah
Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

B. Pembicaraan dengan klien
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

C. Pemeriksaan pendahuluan
Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

D. Pengembangan rencana pemeriksaan
Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

E. Pemeriksaan lanjutan
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

F. Penyusunan Laporan
Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah :
1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.
3. Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

4. Kesimpulan
Audit Petral bermula dari permintaan pemerintah kepada direksi PT Pertamina (Persero) untuk mendalami dan menyelesaikan audit forensik terhadap PT Petral. Proses itu untuk mencari tahu penyebab biaya tinggi dan tidak optimalnya korporasi menjalankan perusahaan.
Audit terhadap Petral dilakukan Mei 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan berdasarkan hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. Proses itu dilakukan auditor independen, KordaMentha, di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina.
Terdapat tiga kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan terhadap Petral, yakni kajian mendalam (due dilligence) terhadap aspek keuangan dan pajak yang dilakukan EY serta legal oleh HSF dan wind-down process berupa inovasi kontrak, settlement utang piutang, dan pemindahan aset kepada Pertamina.
Beberapa temuan auditor antara lain ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga minyak mentah dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan, pengaturan tender migas, kelemahan pengendalian harga perkiraan sementara, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal. Didalam kasus Petral yang saya analisis, terdapat beberapa prinsip etika profesi, diantaranya :
Tanggung Jawab Profesi
Lembaga Audit Independen (KordhaMentha) sudah bertanggung jawab terhadap profesi kode etik akuntan karena sudah menyiapkan bukti-bukti dan mengaudit para pegawai nakal sehingga dapat menemukan kecurangan-kecurangan yang telah merugikan negara.
Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Dalam kasus ini, lembaga audit independen (KordhaMentha) telah membuktikan pegawai yang bermasalah tidak diberikan izin untuk mendapatkan wewenang lagi dalam menjalankan tugas di bagian impor BBM. Hal ini menunjukan integritasnya dan segera di realisasikan sehingga meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat).

5. Temuan KAP
Adanya ketidakefisienan rantai suplai berupa mahalnya harga minyak mentah dan produk yang dipengaruhi kebijakan Petral dalam proses pengadaan.
Terdapat kelemahan pengendalian harga perkiraan sementara.
Jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar selama 3 tahun.
Ada pengaturan tender MIGAS, kelemahan pengendalian HPS, kebocoran informasi tender, dan pengaruh pihak eksternal.

Sumber :
http://meandmybubble.blogspot.co.id/2015/09/audit-forensik_20.html?m=1
https://www.google.co.id/search?q=penjelasan+mengenai+audit+forensik&hl=id&ie=UTF-8&prmd=ivns&ei=NC-BVriCJ8K8ugTQ-6OIDA&start=10&sa=N
http://m.metrotvnews.com/read/2015/11/26/454819/kpk-mulai-selidiki-kasus-petral
http://m.liputan6.com/news/read/2368299/sudah-terima-hasil-audit-petral-kpk-siap-usut-dugaan-korupsi
http://m.news.viva.co.id/news/read/698698-bagaimana-akhir-cerita-petral-

FAA COLLECTION

image

Hello shoppaholic, for this moment FAA collection would like to give you a chance to know our high quality ladies sweaters. Our sweaters made from knitting materials. It produced by Indonesian young people. Don’t worry about the price, it’s very friendly with youngster’s pocket.
image

image

For this year, we produced crop model sweaters. If you wear it, you will look more fashionable. By the way, crop model sweaters is one of best seller product in FAA collection. You can get in only IDR 60.000.
Don’t thinking too long, let’s order or you will regret if your favorite sweaters sold out. Because we only produced in limited stock.  For  order,  invite my bbm pin:  2984f8c9. FAA collection is trusted online shop. Please check our testimonial and look our collection at social media instagram @faacllctn.
FAA COLLECTION , FASHION IS MY PASSION..🙂 ({}) :*

Traditional Food of West Sumatra

Hi friends, i want to tell you about the traditional food of west sumatra. I came from central java but i like to eat sate padang. Java language says sate padang is “weeenaaakkk tenan” hehe. Sate padang is one of the delicious food that i like. Do you like to eat sate padang?  if you have not been eating sate padang, please try to eat it. Sate padang is one of the famous food of the region of west sumatra in indonesia. Make sate padang is use a special recipe of padang. Every region in west sumatra, has its own characteristic sate padang overal,but overal the same material used. How to make sate padang?  is beef or buffalo meat smothered in sauce famous yellow. Yellow sauce is a mixture of rice flour with broth offal, turmeric, ginger, garlic, coriander, galangal root, cumin and salt. Sate padang known with high choresterol levels but sate padang in west sumatra food is still delicious and tempting. The price of a one portion of sate padang is thirteen thousand rupiah.

This is a sate padang,  traditional food of west sumatra in indonesia, i very very love it. I hope you try to eat sate padang and delicious tasting on the tongue. thankyou friends~

sumber: http://www.pegipegi.com/travel/kuliner-sumatera-barat-yang-lezat-selain-rendang/

REMUNERASI

DEFINISI REMUNERASI

 Remunerasi merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris Remunerate yang menurut Oxford American Dictionaries berarti pay (someone) for services rendered or work done. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata remunerasi diartikan sebagai pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb); imbalan.

Remunerasi mempunyai pengertian berupa “sesuatu” yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langusng, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai penghargaan prestasi, dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak langsung terdiri dari fasilitas, kesehatan, dana pensiun, gaji selama cuti, santunan musibah, dan sebagainya (Surya, 2004).

Remunerasi pada dasarnya merupakan alat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan tujuan untuk menarik pegawai yang cakap dan berpengalaman, mempertahankanpegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai untuk bekerja dengan efektif, memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan menjadi alat untuk mengendalikan pengeluaran.

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN REMUNERASI

Remunerasi pemerintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.Namun pada tataran pelaksanaannya, Perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang mengawakinya. Perubahan dan pembaharuan tersebut dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:

  • Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani atau feodal style, dsb.)
  • Syarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
  • Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur negara.
  • manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.
  • Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Para aparatur negara adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan tersebut, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

SIAPA SAJA YANG MENDAPAT REMUNERASI

Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :

  • Prioritas pertama adalah seluruh Instansi Rumpun Penegak Hukum, rumpun pengelola Keuangan Negara, rumpun Pemeriksa dan Pengawas Keuangan Negara serta Lembaga Penertiban Aparatur Negara.
  • Prioritas kedua adalah Kementrian/Lembaga yang terkait dg kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.
  • Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN REMUNERASI

  • UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
  • UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya. ( Psl 7, UU No.43/1999).
  • Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa :“Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “.
  • Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
  • Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama).

MAKNA REMUNERASI TERHADAP SUKSESNYA REFORMASI BIROKRASI

Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi birokrasi, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perubahan kultur birokrasi didalam melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan keberhasilan merubah kultur tersebut. akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan melaksanakan beberapa perubahan dan pembaharuan dibidang instrumental, bidang struktural dan bidang kultural pegawai. Pentahapan Remunerasi dari awal kegiatan (pengumpulan data) sampai dengan tahap legislasi (penerbitan undang-undang) adalah :

  • Analisa jabatan
  • Pengumpulan data jabatan
  • Evaluasi jabatan dan Pembobotan
  • Grading atau penyusunan struktur gaji baru.
  • Job pricing atau penentuan harga jabatan
  • Pengusulan peringkat dan harga jabatan kepada Presiden (oleh Meneg PAN).

 

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI

Prinsip dasar kebijakan Remunerasi adalah adil dan proporsional. Artinya kalau kebijakan masa laiu menerapkan pola sama rata (generalisir), sehingga dikenal adanya istilan PGPS (pinter goblok penghasilan sama). Maka dengan kebijakan Remunerasi, besar penghasilan (reward) yang diterima oleh seorang pejabat akan sangat ditentukan oleh bobot dan harga jabatan yang disandangnya.

KASUS REMUNERASI

Kasus Gayus Tambunan menjadi salah satu kasus remunerasi dimana Gayus menggelapkan Pajak mengemuka. Untuk menghindari agar DJP tidak menjadi sasaran korupsi, harus ada upaya untuk membangun sejak dini kesadaran para pegawainya. Termasuk memperhatian kesejahteraan para pegawai di dalamnya. Korupsi ditubuh DJP seringkali terjadi karena faktor gaji yang diberikan kantor belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Namun, upaya tersebut sebaiknya dibarengi dengan perbaikan mental, sikap, dan moral yang mesti ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dugaan tindak pidana korupsi dan sebagainya tidak terjadi. Apalagi sampai mendarah daging. Adanya penangkapan sejumlah pegawai pajak yang dilakukan KPK perlu terus ditingkatkan, karena hal itu juga bisa dijadikan sebagai efek jera bagi pihak lainnya yang mencoba melakukan tindakan tak terpuji itu.

SUMBER:

http://sir.stikom.edu/164/5/BAB%20II.pdf

http://denisuryana.wordpress.com/2010/04/05/remunerasi/

http://asalnemu.blogspot.com/2014/04/makalah-tentang-remunerasi.html

http://www.pajak.go.id/content/agus-arifin-numang-ditjen-pajak-perlu-tingkatkan-lagi-remunerasi-pegawai

LAPORAN KEUANGAN

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

 Pengertian Laporan Keuangan dari sudut pandang berbagai ahli :

  1. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah : “Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47).
  2. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan  (2002:63), Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Dapat ditarik kesmpulan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang memberikan informasi atau menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu serta menggambarkan kinerja manajemen suatu perusahaan apakah dalam kondisi yang baik atau tidak.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum dari laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

  1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, serta modal suatu perusahaan.
  2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi bersih/netto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas0aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
  3. Memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi/memperkirakan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
  5. Mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN

1. Neraca (Balance Sheet)

Neraca adalah suatu laporan yang menggambarkan mengenai jumlah aktiva, hutang, serta modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

  • Neraca Staffel/Report Form

Neraca ini dilaporkan satu halaman vertical. Disebelah atas dicantumkan total aktiva dan dibawahnya disajikan pos kewajiban dan pos modal.

  • Neraca Skontro/Account Form

Disini aktiva disebelah kiri dan kewajiban serta modal ditempatkan disebelah kanan, sehingga penyajiannya sebelah menyebelah.

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang aktivitas usaha perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban selama periode tertentu sehingga dapat ditentukan laba atau rugi. Laporan laba/rugi dapat disusun dalam bentuk single step dan multiple step.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal berisi informasi mengenai modal awal, laba atau rugi perusahaan, prive dan modal akhir.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang perubahan atau aliran kas selama satu periode akuntansi. Dan perubahan arus kas tersebut terjadi karena adanya penerimaan dan penggunaan kas.

5.Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

            Laporan keuangan harus dibuat dengan baik dan benar , karena ini menyangkut kepentingan banyak pihak. Syarat penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

  1. Informasi harus lengkap
  2. Bersifat netral
  3. Harus tepat waktunya
  4. Bisa dimengerti
  5. Isi laporan harus relavan

Sumber:

http://romannurbawastore.wordpress.com/2012/05/06/pengertian-laporan-keuangan-menurut-pakar-ahlinya/

http://tugasdessy.blogspot.com/2013/03/tugas-softskill-1-analisis-laporan.html

TUGAS SOFTSKILL

KASUS KORUPSI ANAK MENTERI KOPERASI

JAKARTA, KOMPAS.com , Oktober 2013 Hendra ditangkap di Samarinda karena kasus korupsi. Padahal hendra hanyalah seorang office boy di perusahaan Riefan. Bagaimana bisa seorang office boy yang tidak memiliki uang dan jabatan penting melakukan korupsi? Tak tamat SD kok bisa jadi direktur?

Dalam kasus ini, Hendra memang diposisikan sebagai Direktur Utama PT Imaji Media. Namun, sehari-hari Hendra menjadi office boy dan sering diperintahkan membeli sesuatu ke warung, mengantarkan makanan, dan menjadi sopir. Meskipun Hendra menjabat direktur saat itu, kehidupan keluarganya juga tak berubah. Nyatanya, Hendra memang tak pernah menerima gaji sebagai direktur. Menurut Hendra, ia dipaksa menjadi direktur oleh Riefan. Riefan sengaja mendirikan PT Imaji Media untuk mendapatkan proyek di kementerian yang dipimpin ayahnya itu. Saat itu, Riefan meminjam KTP Hendra dan memaksanya menandatangani sejumlah dokumen.

Hingga akhirnya, PT Imaji Media pun memenangkan lelang pengadaan dua unit videotron dengan nilai pagu dipa Rp 25,501 miliar. Padahal, perusahaan ini baru didirikan dan belum memiliki pengalaman pengerjaan videotron. Kemudian ditandatanganilah kontrak perjanjian proyek videotron antara Hendra dan Hasnawi Bachtiar (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Meski demikian, Hendra tak melakukan pekerjaan seperti dalam kontrak karena ia tak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Proyek videotron pun dikerjakan oleh Riefan.

Sementara itu, pembayaran proyek videotron masuk ke rekening Hendra selaku Dirut PT Imaji Media. Namun, rekening ini juga dikuasai oleh Riefan. Dari Riefan, Hendra kemudian mendapat bagian Rp 19 juta. Setelah itu, Riefan meminta Hendra meninggalkan Jakarta dan menjual PT Imaji Media.

Hendra mengaku terpaksa mengikuti perintah Riefan karena ia takut kehilangan pekerjaan. Menurut Hendra, sejak ia ditetapkan sebagai tersangka hingga kini, Riefan pun tak pernah menghubunginya. Hendra menduga Riefan saat ini berada di tempat tinggalnya di apartemen Senayan, Jakarta.

Tidak ada kejelasan mengenai status hukum Riefan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam dakwaan Hendra yang disusun jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, nama Riefan disebut bersama-sama Hendra melakukan korupsi. Selain itu, tertulis juga dalam dakwaan “Riefan Avrian selaku Direktur Utama PT Rifuel (dituntut dalam berkas perkara terpisah)”. Selain Hendra, Hasnawi juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidikan Hasnawi dihentikan karena ia meninggal dunia dalam tahanan pada 25 Maret 2014 lalu. Hasnawi diduga meninggal karena serangan jantung.
Riefan yang sepantasnya menjadi tersangka terlebih dulu. Kemudian berkas perkaranya bisa dijadikan satu dengan tersangka lain karena rangkaian perbuatannya sama. Dalam kasus ini mestinya yang jadi tersangka adalah Riefan. Tapi karena anak menteri dari penguasa menjadikan Kejati berada dalam tekanan untuk tidak memproses anak menteri. Hendra adalah sopir dan office boy di perusahaan Riefan, PT Rifuel. Dalam dakwaan Hendra, Riefan sengaja mendirikan perusahaan PT Imaji Media untuk mendapatkan proyek pengadaan videotron di kementerian yang dipimpin ayahnya.

Pemilik PT Imaji Media, sekaligus anak Syarief Hasan, Riefan Afrian resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Videotron oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Hal itu terungkap dari surat dakwaan Direktur Utama PT Imaji Media, Hendra Saputra, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yang diketahui oleh Jaksa Elly Supaini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun demikian, Jaksa menyatakan bahwa Hendra dan Riefan di tuntut dalam berkas perkara yang terpisah.
Marta yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengungkapkan bahwa putra Menkop UKM itu telah mengangkat seorang supir atau pesuruh di PT Imaji Media sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Sedangkan diketahui, Riefan sendiri adalah pemilik PT Imaji Media, anak perusahaan PT Rifuel.

Sedangkan maksud Riefan mengangkat seorang Hendra sebagai Dirut hanya untuk mengikuti lelang proyek pengadaan viedo tron di Kementerian yang dipimpin bapaknya tersebut.
Padahal, Hendra sendiri tak memiliki ijazah pendidikan. Riefan kemudian mengarahkan Hendra sebagai Dirut PT Imaji Media agar memenuhi syarat demi memenangkan lelang proyek tersebut. Setelah memenuhi persyaratan, Kemenkop UKM menunjuk PT Imaji Media sebagai pemenang lelang pengadaan itu.

Setelah dapat proyek, Hendra lantas menyerahkan pengerjaan proyek itu kepada Riefan yang juga merupakan Direktur Utama PT Rifuel. Belakangan, penyerahan pengerjaan proyek senilai Rp 23 miliar itu tidak dilengkapi dengan kontrak addendum, sehingga dianggap melawan hukum.

Sebagai informasi, selain Hendra Saputra, penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada kasus ini juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bachtiar dan anggota panitia penerima barang dan jasa, Kasiyadi.
Belakangan Hasnawi meninggal dunia dalam Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang karena diduga sakit. Sedangkan Kasiyadi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, meski Kejaksaan Agung menyatakan yang bersangkutan masih hidup.

Adapun baik Hendra, Hasnawi (alm), dan Kasiyadi diduga telah melakukan pekerjaan fiktif dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ketiganya disangka melanggar Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHPidana.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Sprindik nomor, yakni Prin-894/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hasnawi, Prin-895/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Kasiyadi, dan Prin-893/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hendra.
Anehnya, sampai saat ini, pihak Kejaksaan belum juga mengumumkan Riefan sebagai tersangka kepada publik, meski sudah memberikan titel “pesakitan korupsi” dalam di surat dakwaan Hendra. (BN).

PENDAPAT :
Menurut saya , jelas dalam kasus ini keadilan patut di pertanyakan , karena Anak Menteri kasusnya tidak di proses secara jelas atau terlihat enggan untuk memproses. Sedangkan fenomena ketidakadilan terhadap Hendra yang seorang office boy dan supir itu dijadikan alat untuk memenangkan lelang proyek videotron tersebut . Apa seperti ini perwujudan dari demokrasi ? Kenapa perusahaan baru yang belum memiliki pengalaman justru memenangkan lelang , bisa memenuhi persyaratan . Dan saya harapkan untuk kedepannya semoga gak terjadi lagi kasus kasus seperti ini , hukum adalah hukum , yang salah ya dihukum sesuai UU tidak perduli siapa dan mempunyai jabatan apa orangtua nya . Untuk pengadaan proyek , harus lebih di tingkatkan / lebih selektif lagi dalam penyeleksian berkas perusahaan dan dari pengangkatan SDM harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti ini menumbalkan orang yang tidak bersalah. Sekian 

TUGAS 6. EVALUASI

1. EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI ANGGOTA

EFEK-EFEK EKONOMIS KOPERASI

Salah satu hubungan penting koperasi adalah dengan para anggotanya, yang sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.
Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik dan anggota akan mempersoalkan dana (simpanan) yang telah diserahkannya, apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota sebagai pengguna akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang dan jasa, untuk tidaknya tergantung pelayanan koperasi.Setiap anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan koperasi :

  • Jika kegiatan tersebut sesuai kebutuhannya
  • Jika pelayanan ditawarkan dengan harga, mutu dan syarat-syarat lebih menguntungkan disbanding dari pihak-pihak luar perusahaan

EFEK HARGA DAN EFEK BIAYA

Partisipasi anggota menentukan keberhasilan koperasi, sedangkan tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian dan normative. Motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis,maksudnya insentif berupa pelayanan barang-jasa yang dilakukan koperasi secara efisien, atau adanya pengurangan biaya atau diperolehya harga menguntungkan serta penerimaan bagian SHU secara tunai maupun bentuk barang. Bila dilihat dari peranan anggota, maka setiap harga yang ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga unruk anggota dan harga non anggota, perbedaan ini megharuskan daya analisis yang lebih tajam dlam melihat koperasi dalam pasar yang bersaing.

ANALISIS HUB. EFEK EKONOMIS DENGAN KEBERHASILAN KOPERASI

Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba tergantung pada besarnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota semakin tinggi manfaat yang terima oleh anggotanya.
Keberhasilan koperasi ditentukan salah satu faktornya adalah partisipasi anggota, partisipasi anggota sangat erat hubungannya dengan efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang diperoleh oleh anggota koperasi.

PENYAJIAN DAN ANALISIS NERACA PELAYANAN

Koperasi bisa lebih memenuhi pelayan yang sesui dengan kebutuhan anggotanya dibandingkan dengan pesaingnya, maka partisipasi anggota terhadap koperasi akan meningkat. Untuk lebih meningkatnkan pelayanannya kepada anggota koperasi membutuhkan informasi yang dating dari anggotanya sendiri.
Ada 2 faktor koperasi harus meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasinya : Adanya tekanan persaingan dari organisasi lain, Perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat dari perubahan waktu dan peradaban.

2. EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN

EFEKTIVITAS

Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (Oa), dengan output realisasi atau sungguhnya (Os), jika Os > Oa di sebut efektif.
Rumus perhitungan Efektivitas koperasi (EvK) :
EvK= Realisasi SHUk + Realisasi MEL
Anggaran SHUk + Anggaran MEL
= Jika EvK >1, berarti efektif.

PRODUKTIVITAS

Produktivitas adalah pencapaian target output (O) atas input yang digunakan (I), jika (O>1) disebut produktif.
Rumus perhitungan produktivitas perusahaan koperasi :
PPK = S H U X 100%
Jika hasil PPK > 1 maka koperasi ini adalah produktif.

RENTABILITAS KOPERASI

  1. Untuk mengukur tingkat rentabilitas koperasi KSU SIDI maka digunakan rumus perhitungan sebagai berukut:
    Rentabilitas = S H U X 100%
  2. ANALISIS LAPORAN KOPERASI

Analisis Laporan Koperasi Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Laporan keuangan koperasi berisi :

  • Neraca
  • Perhitungan hasil usaha (income statement)
  • Laporan arus kas (cash flow)
  • Catatan atas laporan keuangan
  • Laporan perubahan kekayaan bersih sbg laporan keuangan tambahan
    Perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang di terima oleh anggota dan bukan anggota.

Laporan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal operasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada di bawah satu pengelolaan, maka di susun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

REFERENSI :

http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/06/analisis-undang-undang-no-17-tahun-2012.html

http://www.koperasiukm.com/tag/cara-mendirikan-koperasi

http://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/akuntansi-koperasi/

http://claustrophobiasonarsolaris.wordpress.com/2012/11/05/pengertian-dan-prinsip-koperasi/

http://www.scribd.com/doc/49312434/BAB-II-koperasi

http://ulfa-ekonomikoperasi.blogspot.com/2012/11/tujuan-dan-fungsi-koperasi.html

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/tujuan-dan-fungsi-koperasi

http://yudilla.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14894/VII.PERMODALAN+KOPERASI.ppt

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat-dari-sisi

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/evaluasi-keberhasilan-koperasi-dilihat-dari-sisi-1